Dianggap Gagal Tangani Pandemi, Pm Malaysia Dituntut Mundur

Aplikasi E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain. Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini. Nabire, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan melakukan supervisi pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua di beberapa tempat pemungutan suara .

Anggota DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendukung Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengkritik pemerintah dalam penanganan pandemi. Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Media Wahyudi Askar bahkan menyatakan, bilamana Pemerintah gagal menangani gelombang kedua covid-19, pertumbuhan ekonomi RI diprediksi bakal stagnan 3,1% di 2021. Dalam cuitan itu, Andi Arief juga menilai target pertumbuhan ekonomi di pemerintahan Jokowi sebesar 7 persen gagal sehingga Indonesia saat ini tengah menuju negara gagal. Masdalina menambahkan, vaksin yang digunakan untuk menyuntik ke masyarakat tidak sebatas satu kali. Apabila memakai target Jokowi 2 juta per hari dengan kalkulasi vaksinasi pertama 1 juta dan vaksinasi kedua 1 juta, vaksin habis dalam kurun waktu 2 minggu.

Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalan-jalan Kuala Lumpur, Sabtu (31/07). Mereka menuntut PM Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu menangani pandemi covid-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun. Syarief Hasan juga mempertanyakan anggaran pemerintah yang lebih banyak ditujukan untuk penguatan korporasi besar dan BUMN. Padahal, masyarakat kecil dan UMKM lah yang paling harus diperhatikan pemerintah. “Itupun anggaran untuk masyarakat kecil dalam bentuk BLT baru terealisasi sebesar 31%. Hal ini menunjukkan kurangnya keadilan penganggaran yang dilakukan pemerintah.”, ungkap Syarief.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan bahwa pembangunan SDM, termasuk anak merupakan fokus pembangunan pada 2024. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh pihak untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, mulai sejak dalam kandungan, bayi, sampai mereka memasuki masa emas. Sejauh ini baru 5,eight persen dari sixty six juta lebih penduduknya yang sudah divaksin lengkap, sementara warga yang baru menerima satu dosis mencapai 21 persen. Keempat, karena masalah keterbatasan sumber daya dan dinamika pandemik yang bergerak cepat, diperlukan skala prioritas melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sifatnya low-pain high-gain atau low-hanging fruits.

Indonesia gagal dalam menangani Covid

Sekaligus memastikan agar stabilitas pengelolaan negara ini tetap terjaga dengan baik, meski di sisi lain sedang menghadapi pandemi dengan berbagai macam bentuk dampaknya. PendiriLapor Covid-19, Irma Hidayana meminta pemerintah sebaiknya mengakui saja kondisi darurat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini serta meminta maaf kepada masyarakat atas kegagalan menangani pandemi selama kurang lebih 1,5 tahun. Situasi kekurangan oksigen di RS Sardjito merupakan “lonceng” kolapsnya rumah sakit dalam menangani COVID-19. Kolapsnya fasilitas kesehatan diperkuat dengan 1.046 tenaga kesehatan meninggal per 5 Juli 2021 berdasarkan data KKG628 Slot LaporCovid-19. Kepala Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Ia mengingatkan, negara bertanggung jawab atas kesehatan rakyat sesuai UUD 1945 dan UU HAM. Hal ini diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang menjadi instrumen dalam penanganan secara epidemiologis, tetapi tak diacuhkan oleh pemerintah.

Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan, dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa koordinasi sulit terjadi apabila fungsi pengawasan & pengaturan perbankan dipisahkan dari financial institution sentral. Namun jika pemisahan terpaksa harus dilakukan, maka koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan bank sentral , otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum. Kedua, negara di saat krisis ini harus hadir lebih intensif dalam melakukan intervensi distribusi. Secara teori peran negara sah-sah saja dan bahkan bersifat meningkatkan efisiensi alokatif jikalau terjadi kegagalan pasar karena kasus-kasus luar biasa.

Apalagi sejumlah rumah sakit ruang Instalasi Gawat Darurat sudah tidak bisa menampung pasien Covid lagi. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan juga harus komprehensif dan independen. Disamping hal tersebut, komunikasi dan stimulus yang efeketif untuk dapat membentuk kepercayaan publik pada pemerintah. Pemerintah Indonesia dinilai tidak berhasil menangani COVID-19 karena jumlah kasus positif masih terus bertambah. Diberitakan Al Jazeera, Indonesia disebut sebagai negara yang tidak ilmiah dalam penanganan COVID-19. Proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum mengingat adanya penggunaan dana publik dalam proses penyelamatan tersebut.